nama nama menteri

LAPORAN KERJA

NAMA-NAMA MENTERI KABINET PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Oleh:

                                       

    BILI GUNAWAN

               SMKN 22 JAKARTA

   JURUSAN

BISNIS DARING DAN PEMASARAN

JAKARTA TIMUR

2019

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Saya ucapkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penyusunan “MAKALAH NAMA-NAMA MENTERI KABINET PEMERINTAHAN JOKO WIDODO” ini dapat terselesaikan dengan baik tanpa kendala. Maksud dan tujuan penyusunan ini adalah untuk melengkapi persyaratan mendapatkan nilai Mata Pelajaran dari Pendidikan Kewarganegaraan. Adapun penyusunan “MAKALAH NAMA-NAMA MENTERI KABINET PEMERINTAHAN JOKO WIDODO ” ini berdasarkan data-data yang diperoleh selama melakukan kegiatan belajar mengajar. menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan laporan ini masih banyak kekurangan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan, untuk itu kritik dan saran yang membangun dari pembaca sangat diharapkan demi kesempurnaan “MAKALAH NAMA-NAMA MENTERI KABINET PEMERINTAHAN JOKO WIDODO” ini. Demikian kata pengantar ini Saya buat, semoga dapat bermanfaat, khususnya bagi diri pribadi Saya sendiri dan pembaca pada umumnya.

JAKARTA, 31 Juli 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Kata

Pengantar............................................................................................................... i

Daftar Isi........................................................................................................................... ii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang......................................................................................................... i

2. Tujuan Penulisan ..................................................................................................... ii

BAB II PEMBAHASAN

 A. Menteri

1.Nama-nama menteri kabinet pemerintahan Joko Widodo...................................................................................................................i

BAB III PENUTUP

A.  Kesimpulan........................................................................................................i

B.  Saran...................................................................................................................ii

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

B. TUJUAN

untuk mengetahui terhadap nama nama dari berbagaimacam kementerian yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk dapat mengetahui apa yang menjadi fokus pemerintah dalam menjalani roda pemerintahan dan menambah wawasan ,mengenai sistem kabinet kerja pemerintahan

Bab II

PEMBAHASAN

Nama-nama Menteri Kabinet Pemerintahan Joko Widodo

No.	Jabatan	Pejabat		Mulai menjabat	Selesai menjabat	TUGAS
Menteri Koordinator
1	Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan		Tedjo Edhy Purdijatno	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	1.     sinkronisasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan; 2.     koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum, dan keamanan; 3.     pengendalian penyelenggaraan urusan kementerian sebagaimana dimaksud pada dua poin di atas; 4.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; 5.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; dan 6.     pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden.
			Luhut Binsar Panjaitan	12 Agustus 2015	27 Juli 2016
			Wiranto	27 Juli 2016	Petahana
2	Menteri Koordinator Bidang Perekonomian		Sofyan Djalil	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	1.     koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; 2.     pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang perekonomian; 3.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 4.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; 5.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; dan
			Darmin Nasution	12 Agustus 2015	Petahana
3	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya		Indroyono Soesilo	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	1.     koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman. 2.     pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga
			Rizal Ramli	12 Agustus 2015	27 Juli 2016	3.     yang terkait dengan isu di bidang kemaritiman. 4.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. 5.     koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penguatan negara maritim dan pengelolaan sumber daya maritime. 6.     koordinasi kebijakan pembangunan sarana dan prasarana kemaritiman. 7.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman;
			Luhut Binsar Panjaitan	27 Juli 2016	Petahana
4	Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan		Puan Maharani	27 Oktober 2014	Petahana	1.     koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 2.     pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan; 3.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. 4.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; 5.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; dan
5	Menteri Sekretaris Negara		Pratikno	27 Oktober 2014	Petahana	1.     dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden; 2.     dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan dan keprotokolan, serta analisis kebijakan kepada Wakil Presiden dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara 3.     dukungan teknis dan administrasi kepada Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, dalam hal pengangkatan dan pemberhentian perwira Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penganugerahan gelar, tanda jasa dan tanda kehormatan, serta koordinasi pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga termasuk Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan negara asing; 4.     dukungan teknis, adminstrasi, dan analisis dalam penyiapan izin prakarsa dan penyelesaian rancangan peraturan perundang-undangan, penyiapan pendapat hukum, penyelesaian Rancangan Keputusan Presiden mengenai grasi, amnesti, abolisi,rehabilitasi, ekstradisi, remisi perubahan dari pidana penjara seumur hidup menjadi pidana sementara, dan naturalisasi, 5.     dukungan teknis, administrasi, dan analisis dalam penyelenggaraan hubungan dengan lembaga negara, lembaga nonstruktural, lembaga daerah, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, dan penyelenggaraan hubungan masyarakat, serta penanganan pengaduan masyarakat kepada Presiden, Wakil Presiden dan/atau Menteri;
6	Menteri Dalam Negeri		Tjahjo Kumolo	27 Oktober 2014	Petahana	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan pemerintahan umum, otonomi daerah, pembinaan administrasi kewilayahan, pembinaan pemerintahan desa, pembinaan urusan pemerintahan dan pembangunan daerah, pembinaan keuangan daerah, serta kependudukan dan pencatatan sipil, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 2.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 3.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Dalam Negeri; 4.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Dalam Negeri; 5.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Dalam Negeri di daerah; 6.     pengoordinasian, pembinaan dan pengawasan umum, fasilitasi, dan evaluasi atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7	Menteri Luar Negeri		Retno Lestari Priansari Marsudi	27 Oktober 2014	Petahana	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri; 2.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri; 3.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan 4.     pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah
8	Menteri Pertahanan		Ryamizard Ryacudu	27 Oktober 2014	Petahana	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertahanan 2.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertahanan 3.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertahanan 4.     pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
9	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia		Yasonna Laoly	27 Oktober 2014	Petahana	1.     perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peraturan perundang-undangan, administrasi hukum umum, pemasyarakatan, keimigrasian, kekayaan intelektual, dan hak asasi manusia; 2.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 3.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 4.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; 5.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di daerah;
10	Menteri Keuangan		Bambang Brodjonegoro	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang penganggaran, pajak, kepabeanan dan cukai, perbendaharaan, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan pengelolaan pembiayaan dan risiko; 2.     perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan; 3.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan; 4.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Keuangan; 5.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Keuangan;
			Sri Mulyani Indrawati	27 Juli 2016	Petahana
11	Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral		Sudirman Said	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang energi, dan sumber daya mineral; 2.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral; 3.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral; 4.     pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Energi, dan Sumber Daya Mineral di daerah 5.     pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
			Arcandra Tahar	27 Juli 2016	15 Agustus 2016
			Luhut Binsar Panjaitan (Pelaksana Tugas)	15 Agustus 2016	14 Oktober 2016
			Ignasius Jonan[9]	14 Oktober 2016	Petahana
12	Menteri Perindustrian		Saleh Husin	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perindustrian; 2.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perindustrian; 3.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perindustrian; 4.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perindustrian di daerah; dan 5.     pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
			Airlangga Hartarto	27 Juli 2016	Petahana
13	Menteri Perdagangan		Rachmat Gobel	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang penguatan dan pengembangan perdagangan dalam negeri, pemberdayaan konsumen, standardisasi perdagangan dan pengendalian mutu barang, tertib ukur, dan pengawasan barang beredar dan/atau jasa di pasar, serta pengawasan kegiatan perdagangan, peningkatan dan fasilitasi ekspor barang nonmigas yang bernilai tambah dan jasa, pengendalian, pengelolaan dan fasilitasi Pengelolaan barang milik/kekayaan  Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Perdagangan Pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang perdagangan Pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perdagangan
			Thomas Trikasih Lembong	12 Agustus 2015	27 Juli 2016
			Enggartiasto Lukita	27 Juli 2016	Petahana
14	Menteri Pertanian		Amran Sulaiman	27 Oktober 2014	Petahana	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian 2.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian 3.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian 4.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah 5.     pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
15	Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan		Siti Nurbaya Bakar	27 Oktober 2014	petahana	1.     pelaksanaan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 2.     pelaksanaan penyuluhan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang lingkungan hidup dan kehutanan; 3.     pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 4.     pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 5.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
16	Menteri Perhubungan		Ignasius Jonan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang perhubungan; 2.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perhubungan; 3.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perhubungan; 4.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Perhubungan di daerah; dan 5.     pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
			Budi Karya Sumadi	27 Juli 2016	Petahana
17	Menteri Kelautan dan Perikanan		Susi Pudjiastuti	27 Oktober 2014	Petahana	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang kelautan, dan perikanan 2.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Kelautan, dan Perikanan 3.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Kelautan, dan Perikanan 4.     pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Kelautan, dan Perikanan di daerah 5.     pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
18	Menteri Ketenagakerjaan		Hanif Dhakiri	27 Oktober 2014	Petahana	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, peningkatan penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja, peningkatan peran hubungan industrial dan jaminan sosial tenaga kerja, pembinaan pengawasan ketenagakerjaan serta keselamatan dan kesehatan kerja; 2.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; 3.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Ketenagakerjaan; 4.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan; 5.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Ketenagakerjaan di daerah;
19	Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi		Marwan Ja'far	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, pengembangan daerah tertentu, pembangunan daerah tertinggal, penyiapan, pembangunan permukiman, dan pengembangan kawasan transmigrasi; 2.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 3.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; 4.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 5.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
			Eko Putro Sandjojo	27 Juli 2016	Petahana
20	Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat		Basuki Hadimuljono	27 Oktober 2014	Petahana	1.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 2.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; 3.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di daerah; 4.     pelaksanaan penyusunan kebijakan teknis dan strategi keterpaduan pengembangan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat; 5.     pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
21	Menteri Kesehatan		Nila Djuwita Anfasa Moeloek	27 Oktober 2014	Petahana	1.      Penetapan kebijakan nasional di bidang kesehatan untuk mendukung pembangunan secara makro 2.      Penetapan pedoman untuk menetukan standar pelayanan minimal yang wajib dilaksanakan oleh kabupaten/Kota di bidang Kesehatan 3.      Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang kesehatan 4.      Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang kesehatan 5.      Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi di bidang kesehatan
22	Menteri Pendidikan dan Kebudayaan		Anies Rasyid Baswedan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	1.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; 2.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di daerah; 3.     pelaksanaan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra; 4.     pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat, serta kebudayaan; dan 5.     pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
			Muhadjir Effendy	27 Juli 2016	Petahana
23	Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi		Muhammad Nasir	27 Oktober 2014	Petahana	1.     pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2.     pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 3.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; 4.     pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi 5.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
24	Menteri Sosial		Khofifah Indar Parawansa	27 Oktober 2014	17 Januari 2018	1.     penetapan kriteria dan data fakir miskin dan orang tidak mampu; 2.     penetapan standar rehabilitasi sosial; 3.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Sosial; 4.     pengelolaan barang milik/kekayaan Negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Sosial; 5.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Sosial;
			Idrus Marham	17 Januari 2018	24 Agustus 2018
			Agus Gumiwang Kartasasmita	24 Agustus 2018	Petahana
25	Menteri Agama		Lukman Hakim Saifuddin	27 Oktober 2014	Petahana	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; 2.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agama; 3.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agama; 4.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Agama di daerah; 5.     pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan 6.     pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.
26	Menteri Pariwisata		Arief Yahya	27 Oktober 2014	Petahana	1.     pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan dan perintisan daya tarik wisata dalam rangka pertumbuhan destinasi pariwisata nasional dan pengembangan daerah serta peningkatan kualitas dan daya saing pariwisata; 2.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengembangan destinasi dan industri pariwisata, pengembangan pemasaran pariwisata mancanegara, pengembangan pemasaran pariwisata nusantara, dan pengembangan kelembagaan kepariwisataan; 3.     pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pariwisata; 4.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pariwisata; dan 5.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pariwisata.
27	Menteri Komunikasi dan Informatika		Rudiantara	27 Oktober 2014	Petahana	1.     perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, dan informatika; 2.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi, dan Informatika; 3.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Komunikasi, dan Informatika; 4.     pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Komunikasi, dan Informatika di daerah; dan 5.     pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional
28	Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah		Anak Agung Gede Ngurah Puspayoga	27 Oktober 2014	Petahana	1.     Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; 2.     Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah; 3.     Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; 4.     Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan 5.     Penyelenggaraan fungsi teknis pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sesuai dengan undang-undang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
29	Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		Yohana Yembise	27 Oktober 2014	Petahana	1.     Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 2.     Koodinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; 3.     Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; dan 4.     Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
30	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi		Yuddy Chrisnandi	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	1.     koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang reformasi birokrasi, akuntabilitas aparatur dan pengawasan, kelembagaan dan tata laksana, sumber daya manusia aparatur, dan pelayanan publik; 2.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
			Asman Abnur	27 Juli 2016	15 Agustus 2018
			Syafruddin[10]	15 Agustus 2018	Petahana	3.     koordinasi pelaksanaan supervisi dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan; 4.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; dan 5.      pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
31	Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional		Andrinof Chaniago	27 Oktober 2014	12 Agustus 2015	1.     perumusan dan penetapan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan nasional, strategi pembangunan nasional, arah kebijakan sektoral, lintas sektor, dan lintas wilayah, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal, kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan; 2.     koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional; 3.     pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; 4.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional; dan 5.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional.
			Sofyan Djalil	12 Agustus 2015	27 Juli 2016
			Bambang Brodjonegoro	27 Juli 2016	Petahana
32	Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional		Ferry Mursyidan Baldan	27 Oktober 2014	27 Juli 2016	1.     koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 2.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 3.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang; 4.     pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi ataspelaksanaan urusan Kementerian Agraria dan Tata Ruang di daerah; dan 5.     pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang
			Sofyan Djalil	27 Juli 2016	Petahana
33	Menteri Badan Usaha Milik Negara		Rini Mariani Soemarno Soewandi	27 Oktober 2014	Petahana	1.     perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara; 2.     koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan badan usaha milik negara; 3.     pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara; dan 4.     pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara
34	Kemenpora		Imam Nahrawi	27 Oktober 2014	Petahana	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga; Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga; Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga; Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga; dan Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga